Badan Pengawas Pemilu DIY menggelar Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Pileg dan Pilpres, sebagai upaya untuk menyamakan persepsi dan membangun standar sistem yang sama dalam melakukan Penanganan Pelanggaran pada Pemilu Serentak Tahun 2019 pada lingkup Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Se-DIY.

Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono dalam sambutan sekaligus pengarahannya mengatakan, “Penyelenggaraan Pemilu dimanapun akan memiliki peluang untuk terciptanya pelanggaran”. Jika ditemukan pelanggaran maka penanganannya harus dilakukan secara demokratis dengan mekanisme sesuai prosedur, tidak berlebihan dan otoriter, serta menunjuk proporsionalitas.

“Penangan pelanggaran nilainya harus A, karena merupakan Mahkota Pengawas Pemilu”, ujar Sri Rahayu Werdiningsih, Kordiv Penangan Pelanggaran. Dalam menindak pelanggaran Pemilu, Pengawas Pemilu dituntut untuk dapat memprosesnya dalam jangka waktu sesuai Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu yang berlaku. Oleh karena itu, sangat penting memastikan penanganan pelanggaran dilakukan dengan tepat, yaitu tepat penanganannya, tepat kewenangannya, dan tepat hukumannya.

Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Anggota Panwaslu beserta staf bidang Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten/Kota se-DIY, berlangsung selama 2 hari Jumat-Sabtu, 8-9 Juni 2018 bertempat di Hotel Grand Dafam, Bantul. (tiwi)