Yogyakarta - Untuk mewujudkana sinergi antar pihak terkait pengawasan dan penindakan pelanggaran pemberitaan dan iklan kampanye di media penyiaran, Bawaslu DIY bersama KPU DIY dan KPID DIY melaksanakan penandatanganan MoU kerjasama Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pilkada di Lembaga Penyiaran di DIY. MoU tersebut ditandatangani oleh ketua ketiga lembaga tersebut di Aula Plaza Informasi Dishubkominfo DIY, Jum’at(11/9).

Menurut Ketua Bawaslu DIY, Drs. Mohammad Najib, MSi, ruang lingkup MoU tersebut meliputi; pertama, kerjasama pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye Pilkada di DIY.Kedua, kerjasama peningkatan sumberdaya manusia dibidang pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye Pilkada. Ketiga, melakukan edukasi dan sosialisasi bersama di bidang literasi media berkenaan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye Pilkada.

Lanjut Najib, para pihak telah bersepakat untuk bekerjasama dan saling berkoordinasi dalam mencari bentuk, substansi dan fasilitasi pengawasan berkenaan pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye Pilkada serta pemberian sanksinya. Karena itu para pihak telah bersepakat untuk saling menukar informasi hasil pemantauan langsung atau pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran berkenaan pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye Pilkada. KPID DIY akan memberikan bukti rekaman isi siaran yang dianggap mengandung pelanggaran berkenaan pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye Pilkada pada KPU DIY dan Bawaslu DIY, apabila dibutuhkan. KPID DIY juga akan meneruskan aduan/temuan dugaan pelanggaran yang  setelah dilakukan pengkajian bukan menjadi kewenangannya, tetapi merupakan kewenangan KPU DIY dan/atau Bawaslu DIY. Sedangkan Bawaslu DIY akan meneruskan laporan/temuan dugaaan yang setelah dilakukan pengkajian bukan menjadi kewenangannya, tetapi merupakan kewenangan KPID DIY dan/atau KPU DIY.

Para pihak juga sepakat untuk mengadakan pertemuan berkala, baik dengan atau tanpa melibatkan pemangku kepentingan berkenaan pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye Pilkada  untuk mengawasi dan saling memberi umpan atas hasil pemantauan dan/atau pengawasan. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye Pilkada akan dibentuk Desk Bersama dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Disamping akan melakukan kerjasama peningkatan SDM di bidang pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye Pilkada, para pihak juga sepakat untuk melakukan edukasi dan sosialisasi bersama kepada pemangku kepentingan penyiaran, dunia profesi dan pendidikan, serta masyarakat umum di bidang literasi media berkenaan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye Pilkada.

Sebagai implementasi atas komitment terhadap kerjasama dalam melakukan edukasi dan sosialisasi, khususnya pada pengelola media penyiaran dan Tim Kampanye Paslon serta segenap penyelenggara Pilkada, penandatangan MoU tersebut dirangkai dengan Diskusi Publik. Diskusi publik dengan mengangkat tema “Peran Lembaga Penyiaran dalam Pilkada Serentak 2015” menghadirkan nara sumber Drs. Mohammad Najib, MSi, Sapardiono, Shut, MH dan Hamdan Kurniawan, SIP, MA masing-masing sebagai Ketua Bawaslu DIY, Ketua KPID DIY dan Ketua KPU DIY. Dalam diskusi publik tersebut banyak dibahas tentang aturan pelaksanaan pemberitaan dan iklan kampanye di media penyiaran serta peran lembaga penyiaran dalam mewujudkan Pilkada di DIY yang berintegritas. (MN)