Yogyakarta – Upaya peningkatan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu semakin ditingkatkan, salah satunya adalah dengan adanya 1 (satu) orang pengawas di setiap TPS. Hal ini seperti diungkapkan oleh Anggota Bawaslu DIY Bagus Sarwono, S.Pd, Si dalam acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Bagi Media Massa, sabtu(15/11).

“Untuk TPS ada pengawas 1 orang yang bekerja selama 1 bulan” kata Bagus ketika menyampaikan materi dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu DIY tersebut.

Anggota Bawaslu DIY Divsi SDM tersebut juga mengatakan bahwa pada prinsipnya perubahan struktur pengawasan pemilukada berdasarkan Perppu No. 1 tahun 2014 dengan pemilu sebelumnya tidak terlalu jauh berbeda, yang berubah pada level PPS dan TPS. Di Perppu hanya 1 orang di level PPS, dan untuk TPS ada 1 orang pengawas. Untuk TPS implikasinya pada saat pungut hitung, kecurangan bisa diminimalisir sehingga sengketa hasil pemilu bisa berkurang bahkan tidak terjadi, akuntabilitas juga bisa terkawal dengan baik. Pilkada melibatkan aktor lokal, tantangannya lebih berat untuk PPL karena hanya 1 orang, tambah Bagus.

Ketua Bawaslu DIY Drs. Mohammad Najib, M.Si juga hadir memberikan materi dalam kegiatan tersebut. M Najib memberikan materi terkait perubahan teknis pelaksanaan pemilukada berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2014 dan implikasi perubahan pola dan strategi pelaksanaan pengawasan.

Pembahasan titik rawan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada masih menjadi tema favorit Bawaslu DIY, termasuk upaya pencegahannya terutama dalam menghadapi pemilukada 2015 mendatang. Hal ini penting untuk disampaikan karena sabagai salah satu upaya pencegahan terjadinya kecurangan yang berdampak pada pelanggaran. Dalam hal ini, Anggota Bawaslu DIY Divisi Penindakan Pelanggaran Sri Rahayu Werdiningsih, SH menyampaikan beberapa titik rawan pelanggaran Pilkada tahun 2015 dengan belajar dari pengalaman Pileg dan Pilpres tahun 2014. Sri menyampaikan bahwa strategi pengawasan adalah dengan pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan semaksimal mungkin secara dini akan adanya indikasi awal adanya pelanggaran. Pencegahan dilakukan dengan sosialisasi melalui media maupun masyarakat, pelibatan stakeholders. Sedangkan penindakan baru dilakukan ketika sudah terjadi pelanggaran.

Bambang Eka Cahya Widodo sebagai perwakilan dari Timsel Panwas Kabupaten/Kota berharap kepada rekan media untuk menelusuri rekam jejak calon pendaftar agar lebih efektif.

“Media lebih tau terkait masalah integritas yang menimbulkan dampak besar”, kata Bambang. Media diharapkan mampu berpartisipasi dalam membantu kinerja Timsel agar dapat memperoleh calon Panwas Kab/Kota yang berintegritas, imbuhnya.

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Bagi Media Massa tersebut dihadiri oleh beberapa awak media cetak dan elektronik. Hadir Ketua dan Anggota Bawaslu DIY dan Timsel sebagai narasumber. Hadir juga Kepala Sekretariat Bawaslu DIY beserta staf.