Penyelesaian Sengketa Pemilu di Panwaslu Kabupaten/Kota Bersifat Terbuka

Kulon Progo – Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Kabupaten/Kota yang nantinya akan berganti menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaiakan sengketa proses Pemilu. Dalam proses penanganan pelanggaran, pemeriksaan dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat melihat prosesnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 103 huruf c menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

“Agar masyarakat dapat melihat proses sengketa Pemilu, dibutuhkan ruang yang besar, karena sifatnya terbuka, jadi harus bisa menampung banyak orang...